Aktivitas Panel Ahli PBB yang bertugas mengawasi implementasi sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara akan berakhir akhir bulan depan. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3) waktu setempat, masa tugas panel ahli di bawah Komite Sanksi Korea Utara gagal diperpanjang setelah Rusia, sebagai salah satu anggota tetap, memanfaatkan hak vetonya.

Dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan, sebanyak 13 negara memberikan dukungan mereka, sementara satu negara memilih untuk abstain. 

Tugas panel tersebut meliputi membantu Komite Sanksi Korea Utara dengan cara menyelidiki pelanggaran sanksi oleh Korea Utara dan menerbitkan laporan mendalam mengenai pelanggaran pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara dua kali setahun. 

Dengan tidak diloloskannya resolusi ini, maka masa jabatan panel ahli tersebut akan berakhir pada tanggal 30 April mendatang.

Panel ini, yang dibentuk menyusul uji coba nuklir kedua Korea Utara pada tahun 2009, terdiri dari delapan ahli, termasuk dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. 

Keputusan Rusia untuk menggunakan hak vetonya dikarenakan resolusi tersebut tidak memasukkan tuntutan Rusia untuk penambahan klausa terbenam terhadap sanksi Korea Utara.

Pemerintah Korea Selatan menyatakan kekecewaan mendalam atas gagalnya resolusi ini oleh hak veto Rusia, meskipun mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Keamanan. 

Ditegaskan pula bahwa berdasarkan keputusan mayoritas anggota Dewan Keamanan yang terlibat dalam pemungutan suara ini, pemerintah akan terus bekerja sama secara erat dengan komunitas internasional agar Korea Utara menghentikan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan dan kembali ke jalan denuklirisasi.