Partai Demokrat Korea (DP) membuka rapat komite pemilihan umum di kota Seongnam, Provinsi Gyeonggido pada hari Jumat (29/03) untuk membahas strategi pemilihan umum legislatif  ke-22 tanggal 10 April mendatang.

Ketua DP, Lee Jae-myung, tidak menjadwalkan kampanye pemilihan resmi dikarenakan harus menghadiri peradilan terkait tuduhan berbagai tindak pidana suap dalam proyek pembangunan selama dirinya menjabat sebagai Walikota Seongnam. 

Lee mengatakan bahwa masa kampanye 13 hari adalah masa yang sangat vital, namun dia menerima keputusan pengadilan. Lee menilai bahwa keputusan tersebut juga merupakan bentuk penganiayaan politik dibawah kediktatoran.

Lee diharuskan menghadiri tiga proses peradilan sebelum pemilihan umum 10 April mendatang, yaitu tanggal 29 Maret, serta tanggal 2 dan 9 April mendatang. Namun belum dikabarkan apakah Lee akan menghadiri semua peradilan yang dijadwalkan. 

Hari peradilan tersebut ditetapkan oleh dewan hakim pada tanggal 26 Maret lalu. Pihak Lee telah meminta perubahan jadwal, namun dewan hakim menolak permintaan Lee.