Militer Korea Selatan memutuskan untuk menangguhkan sebagian perjanjian militer antar-Korea yang telah disepakati pada tahun 2018 lalu, sebagai bentuk tanggapan atas peluncuran satelit mata-mata militer terbaru Korea Utara yang dilakukan pada Selasa malam (21/11).
 
Demikian, aktivitas pengawasan dan pengintaian udara dan sepanjang Garis Demarkasi Militer telah pulih kembali mulai Rabu (22/11) pukul 15.00.
 
Kepala Staf Gabungan Korea (JCS) mendeteksi peluncuran satelit mata-mata militer yang dilakukan oleh Korea Utara pada hari Selasa pukul 22.43.
 
Sebelumnya Korea Utara telah menginformasikan Tokyo tentang rencananya peluncuran satelit antara hari Rabu (22/11) atau Jumat (24/11). Namun Korea Utara melakukan peluncuran yang mengejutkan sekitar satu jam lebih awal dari yang diperkirakan.
 
Selanjutnya otoritas militer saat ini sedang mengevaluasi apakah satelit itu berhasil ditempatkan di orbit dan roket terbang dengan normal atau tidak.
 
Militer Korea Selatan mengecam peluncuran terbaru Korea Utara yang melibatkan teknologi rudal balistik sebagai pelanggaran dari berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, dan bahkan merupakan tindakan provokatif serius yang mengancam keamanan di Semenanjung Korea.
 
Pihak militer juga memperingatkan akan segera menanggapi secara keras terhadap provokasi apapun dari Korea Utara berdasarkan postur pertahanan gabungan Korea Selatan dan AS, jika terjadi provokasi tambahan dari rezim Pyongyang ke depan.
 
Sebelumnya, pertemuan dengan komandan penting militer diadakan pada hari Rabu pukul 03.00 untuk memeriksa postur kesiapan dan kewaspadaan militer setelah sebagian kesepakatan dibatalkan.
 
Setelah Kabinet menyetujui keputusan tersebut, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa mulai hari Rabu pukul 15.00, militer Korea Selatan kembali melakukan pemantauan udara di sepanjang Garis Demarkasi Militer.