Sebuah dokumen rahasia yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pada sekitar bulan Mei 1980 menyatakan bahwa militer Korea Selatan menguasai pemerintah Korea Selatan dan Chun Doo-hwan memimpin di pusatnya.

Dokumen itu menjelaskan bahwa Mantan Presiden Choi Kyu-ha yang saat itu memimpin Korea Selatan tidaklah berkuasa.

Dalam dokumen rahasia lain yang dibuat pada bulan Januari 1980, tertulis bahwa Mantan Menteri Pertahanan Choo Young-bock mengeluh karena tidak dapat mengendalikan pihak militer.

AS mempublikasikan 14 dokumen rahasia tentang Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei tersebut sesuai dengan permintaan pemerintah Korea Selatan.  

Komisi Pemeriksa Kebenaran Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei memperkirakan kemungkinan masih terdapat dokumen rahasia lain yang memuat perintah penembakan  oleh pemerintah dalam Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei.

Ketua bagian penyelidik komisi tersebut, Choi Yong-joo, memaparkan bahwa segala kondisi mulai dari pergerakan pasukan militer hingga taktik tentara untuk menekan demonstran di Gwangju dimuat dalam dokumen urusan pertahanan AS itu.

Komite tersebut meminta kepada pihak AS melalui pemerintah Korea Selatan untuk mempublikasikan keseluruhan dokumen rahasia yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan AS selama masa Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei.

Dokumen yang dipublikasikan kali ini merupakan pertukaran dokumen yang dikirim antara Kementerian Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Korea Selatan pada tahun 1980, dan sebagian besar telah dipublikasikan pada pertengahan tahun 1990-an. 

Baru pada bulan Mei tahun ini, AS mempublikasikan seluruh dokumen tanpa kata dan kalimat yang disensor.

Pempublikasian dokumen tentang Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei oleh AS tersebut menunjukkan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia bagi pemerintahan Biden.