Sebuah legislasi khusus tragedi Itaewon yang ditujukan untuk menyelidiki fakta di balik tragedi maut tersebut telah disahkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan. 

RUU khusus tragedi Itaewon mengarah pada peluncuran komite penyelidik khusus untuk kembali menyelidiki insiden kecelakaan yang menelan banyak korban jiwa itu.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mengkritik bahwa komite tersebut berpotensi memiliki kewenangan yang berlebihan, sedangkan partai oposisi, Partai Demokrat (DP) menekankan bahwa beberapa isu yang kontroversi serupa telah diselesaikan. Sehingga Presiden Yoon tidak mendapat pembenaran untuk melakukan hak veto atas Undang-Undang tersebut. 

Dalam sidang paripurna pada hari Selasa (09/01), partai berkuasa dan oposisi gagal mencapai kesepakatan dalam beberapa perundingan, dan akhirnya DP secara sepihak meloloskan Undang-Undang khusus tersebut, di saat para anggota parlemen dari PPP yang memilih meninggalkan ruang sidang untuk menentang pemungutan suara. 

Kantor Kepresidenan menyampaikan penyesalan atas legislasi khusus tersebut yang disahkan oleh partai oposisi secara sepihak, tanpa adanya kesepakatan dengan partai berkuasa.  

Di sisi lain, 2 RUU Jaksa Khusus, seperti 'UU Jaksa Khusus Ibu Negara Kim Keon-hee' dan 'UU Jaksa Khusus Klub Lima Miliar Won Daejangdong' yang kembali dibahas dalam sidang paripurna karena Presiden Yoon Suk Yeol menentang RUU itu. Namun tidak dapat melakukan pemungutan suara ulang, karena ditentang oleh partai oposisi. 

Partai berkuasa menyerukan persetujuan kembali secepatnya terhadap 2 RUU tersebut, namun partai oposisi bersikeras untuk tidak terburu-buru.​

Selain itu dalam sidang paripurna pada hari Selasa, RUU untuk Pengembangan Antariksa, serta legislasi yang melarang penjualan daging anjing untuk dikonsumsi, juga telah disahkan di parlemen Korea Selatan.