Sehubungan dengan penembakan artileri dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara sejak awal tahun ini, Presiden Yoon menganggapnya sebagai bentuk provokasi politik untuk menimbulkan celah di masyarakat Korea Selatan.  

Ditambahkan pula, pemerintahan Yoon saat ini berbeda dengan pemerintah sebelumnya, sehingga akan membalas berbagai provokasi Korea Utara dengan berlipat ganda.

Yoon juga menekankan bahwa 'taktik perdamaian palsu' oleh Korea Utara yang mengancam untuk memilih perang atau perdamaian dinilai tidak masuk akal. 

Menurut Yoon, perdamaian palsu yang diperoleh dengan menyerah pada ancaman provokasi akan justru membahayakan keamanan Korea Selatan. 

Sementara itu mengenai arahan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang menyerukan amandemen konstitusi untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara musuh nomor satu, Yoon menyebut Korea Utara telah mengakui bahwa hal itu bertentangan dengan rakyat dan sejarahnya sendiri.

Namun meski demikian, Yoon menekankan bahwa yang mengancam Korea Selatan adalah rezim Korea Utara dan bukan rakyatnya. Sehingga Yoon menganggap mereka sebagai bagian dari warga negara Korea Selatan berdasarkan Konstitusi yang mempunyai hak yang sama untuk menikmati kebebasan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan.

Presiden selanjutnya memerintahkan kementerian unifikasi yang membidangi urusan antar-Korea untuk mendorong penetapan “Hari Pembelot Korea Utara,” sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap penyelesaian mereka di rezim tersebut.