Berita tentang DokdoHome > Dokdo, Our Land > Dokdo News

  • Korsel Panggil Diplomat Jepang Protes Klaim Kedaulatan P. Dokdo

    Pemerintah Korea Selatan memanggil diplomat Jepang di Seoul untuk menyampaikan protes mengenai klaim Menteri Luar Negeri Jepang terkini terkait kedaulatan Pulau Dokdo, atau yang disebut Pulau Takeshima dalam bahasa Jepang, yang terletak di Laut Timur. 

    Menurut pemerintah, Direktur Jenderal untuk Urusan Asia dan Pasifik di Kementerian Seoul Seo Min-jung memanggil Wakil Ketua Misi Kedutaan BesaJepang di Seoul Naoki Kumagai pada Senin (23/01) terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengenai klain kedaulatan Pulau Dokdo.

    Pada Senin (23/01), Hayashi mengatakan dalam pidato kebijakan parlemen bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Jepang berdasarkan fakta sejarah, dan negara itu akan terus bersikap berdasarkan posisi itu.

    Setelah pidato Hayashi, Kementerian Luar Negeri Seoul merilis sebuah pernyataan, mengatakan bahwa Jepang telah kembali membuat klaim tidak adil atas Pulau Dokdo dan menyerukan penarikan pernyataan tersebut.

    Pernyataan yang dirilis itu juga memperingatkan Tokyo untuk menyadari bahwa klaim berulang tersebut tidak membantu pengembangan hubungan bilateral yang berorientasi masa depan.

    Seo dilaporkan menyampaikan posisi tersebut kepada Kumagai dan mengulang kembali proges Seoul atas pernyataan Hayashi.

  • Korsel Protes Klaim Jepang akan Kedaulatan Pulau Dokdo

    Pemerintah Korea Selatan memprotes tinggi berulangnya klaim Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengenai kedaulatan Pulau Dokdo dalam pidato di parlemen, dan mendesak pihaknya untuk menarik klaim tersebut. 

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin (23/01) mengkritik pemerintah Jepang yang mengulang kembali klaim yang tidak adil terhadap Pulau Dokdo yang merupakan wilayah teritorial Korea Selatan dari segi sejarah, geografis, dan hukum internasional. 

    Ditambahkan pula, pemerintah Jepang harus menyadari bahwa berulangnya kembali klaim yang tidak adil mengenai kedaulatan Pulau Dokdo tidak bermanfaat dalam pembentukan hubungan yang konstruktif antara Korea Selatan dan Jepang di masa depan, serta klaim tersebut tidak berpengaruh pada kedaulatan Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo. 

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menekankan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap segala jenis provokasi terkait Pulau Dokdo. 

    Selain itu, Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang untuk segera menepati kewajibannya untuk menjelaskan sejarah secara menyeluruh di situs lain, sebuah fasilitas industri modern Jepang yang terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2015.

    Sebelumnya, Menteri Hayashi mengatakan dalam pidatonya di majelis nasional Jepang pada Senin (23/01) bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Jepang dari segi sejarah, dan akan melanjutkan klaim tersebut. 

    Selama 10 tahun terakhir, Jepang terus mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo, atau Pulau Takhesima dalam bahasa Jepang.

    Sehubungan dengan pendaftaran Tambang Sado sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, Menteri Hayashi mengatakan akan berupaya keras untuk kelancaran pendaftaran tersebut.

  • AL Korsel Gelar Latihan Pertahanan Pulau Dokdo

    Angkatan Laut (AL) Korea Selatan menggelar latihan pertahanan Pulau Dokdo pada hari Jumat (29/07) pekan lalu secara tertutup.  

    Seorang pejabat militer Korea Selatan menerangkan bahwa pihak militer telah melakukan latihan rutin untuk pertahanan Pulau Dokdo setiap tahunnya guna menanggapi ancaman terhadap wilayah teritorial, properti, dan rakyat Korea Selatan. 

    AL Korea Selatan telah menggelar latihan serupa sejak tahun 1986 dan kemudian menggelar latihan sebanyak dua kali setahun, yaitu di semester pertama dan kedua setiap tahun, sejak tahun 2003. 

    Dilaporkan bahwa latihan pada paruh pertama tahun ini ditiadakan dengan pertimbangan hubungan Seoul dan Tokyo, sementara latihan kali ini digelar dalam skala kecil tanpa mengerahkan pesawat tempur.

  • Kemlu Korsel Protes Keras Klaim Jepang Atas Pulau Dokdo di Buku Putih Pertahanan 2022

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memprotes keras klaim kedaulatan Pulau Dokdo di Buku Putih Pertahanan Jepang 2022. 

    Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan memprotes langkah pemerintah Jepang yang mengklaim wilayah teritorial Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Korea Selatan dari segi sejarah, geografis, dan hukum internasional, dan meminta Jepang segera menarik klaim tersebut. 

    Ditambahkan pula, pemerintah Jepang harus menyadari bahwa mengulangi klaim yang tidak benar terhadap Pulau Dokdo tidak akan bermanfaat bagi jalinan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang di masa depan. 

    Selain itu, pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa klaim yang tidak masuk akal dari pemerintah Jepang tidak memiliki pengaruh apapun pada kedaulatan Korea Selatan atas Pulau Dokdo, dan pemerintah akan mengambil langkah tegas atas provokasi apapun yang dibuat Jepang atas Pulau Dokdo. 

    Pelaksana Tugas Direktur Urusan Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Seo Min-jeong memanggil Pelaksana Tugas Konsul Jenderal Jepang untuk Korea Selatan Makoto Hayashi pada hari Jumat (22/07) dan menyerukan agar pemerintah Jepang tidak mengulangi kesalahan tersebut. 

    Jepang telah berulang kali mengklaim kedaulatan Pulau Dokdo selama 18 tahun dalam Buku Putih Pertahanan, menyebut bahwa masalah teritorial wilayah khusus Jepang, seperti wilayah di bagian utara, Kepulauan Kuril dan Pulau Takeshima, sebutan Jepang untuk Pulau Dokdo, masih belum terselesaikan.

  • Jepang Kembali Klaim Kedaulatan Pulau Dokdo

    Pemeirntah Jepang kembali mengklaim kedulatan Pulau Dokdo dalam Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan pada tahun ini, tindakan serupa yang telah berulang selama 18 tahun berturut-turut. 

    Pemerintah Jepang mengadopsi 'Buku Putih Pertahanan' edisi tahun 2022 di sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fumio Kishida pada hari Jumat (22/07). 

    Dalam buku putih tersebut, Jepang menjabarkan lingkungan keamanan di sekitarnya dan menyebut bahwa masalah teritorial wilayah khusus Jepang seperti wilayah bagian utara, Kepulauan Kuril dan Pulau Takeshima, sebutan Jepang untuk Pulau Dokdo, masih belum terselesaikan. 

    Lokasi Pulau Dokdo dalam peta yang dimuat pun mencantumkan keterangan 'masalah teritorial Takeshima' dan ditandai sebagai lokasi pasukan bela diri Jepang. 

    Sehubungan dengan kerja sama keamanan antara Korea Selatan dan Jepang, pihak Jepang mengatakan bahwa linkungan keamanan regional semakin rumit, dan kerja sama antara Korea Selatan dan Jepang semakin penting. 

    Terdapat penambahan pernyataan dalam buku putih tahun ini, namun juga terdapat tulisan yang tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Jepang meminta langkah yang memadai dari Korea Selatan, dan kerja sama antara Korea Selatan dan Jepang atau kerja sama antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang tidak boleh terganggu akibat langkah lanjutan negatif dari otoritas pertahanan Korea Selatan, seperti langkah terkait Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) dan latihan militer di sekitar Pulau Dokdo oleh Angkatan Laut Korea Selatan.

  • Seoul Bantah Klaim Tokyo yang Tidak Rasional dalam Video Tentang Penerbangan Jet Tempur di Dokdo

    Belakangan baru diketahui bahwa pemerintah Tokyo memprotes penerbangan jet tempur Korea Selatan di atas pulau Dokdo yang terlihat dalam video upacara pelantikan Presiden Yoon Suk-yeol pada bulan Mei lalu. 

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan bersikeras bahwa klaim itu tidak masuk akal. 

    Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengungkapkan pada hari Kamis (07/07) bahwa pulau Dokdo secara jelas masuk ke dalam teritorial Korea Selatan berdasarkan historis, geografis, dan hukum internasional. 

    Ia menekankan bahwa pemerintah Seoul akan mengambil tanggapan keras atas provokasi apapun oleh Jepang terkait pulau Dokdo. 

    Sebelumnya dilaporkan bahwa Jepang langsung memprotes melalui jalur diplomatik, termausk melalui Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan, atas tampilnya penerbangan jet tempur Korea Selatan di atas pulau Dokdo dalam video upacara pelantikan presiden Yoon.

  • Kemlu Korsel: Korea Selatan Tetap Tolak Protes Jepang Atas Survei Kelautan di Sekitar Pulau Dokdo

    Korea Selatan kembali menyatakan pihaknya "tidak dapat menerima" protes dari Jepang yang telah disuarakan selama dua hari berturut-turut mengenai survei maritim "sah" yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di lepas pantai Pulau Dokdo di Laut Timur. 

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Choi Young-sam mengatakan pada hari Selasa (31/05) bahwa Korea Selatan menolak premis protes Jepang atas kegiatan sah yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

    Pada hari Senin (30/5), pemerintah Seoul telah menyatakan posisi serupa terkait protes Jepang.

    Pemerintah Jepang meminta penghentian survei maritim yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan, mengklaim bahwa kapal Korea Selatan melakukan survei maritim di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) Jepang di sekitar Pulau Dokdo.

  • Kemlu Korsel: Korea Selatan Tolak Protes Jepang Atas Survei Kelautan Dekat Pulau Dokdo

    Korea Selatan menyatakan pihaknya "tidak dapat menerima" protes dari Jepang mengenai survei maritim "sah" yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di laut lepas Pulau Dokdo di Laut Timur.

    Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan pada hari Senin (30/05) bahwa Korea Selatan menolak premis protes Jepang atas kegiatan sah yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan internasional terkait, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

    Kementerian mengeluarkan posisi tersebut setelah Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan pada sehari sebelumnya bahwa Penjaga Pantai Jepang mengonfirmasi sebuah kapal penelitian Korea Selatan telah memperluas objek seperti kawat ke perairan pulau tersebut pada hari Minggu (29/05).

    Sekretaris kabinet itu kemudian mengatakan Tokyo mengajukan protes keras kepada Korea Selatan, menyerukan penghentian segera survei tersebut melalui saluran diplomatik.

    Ini menandai pertama kalinya sejak Mei 2017 Jepang mengajukan protes kepada Korea Selatan atas survei laut di sekitar Pulau Dokdo. Jepang mengklaim Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Jepang, dan menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Takeshima.

  • Korsel Tolak Protes Jepang Terkait Rencana Seoul Lakukan Survei Akurat atas Pulau Dokdo

    Surat kabar Jepang, Sankei Simbun, pada hari Rabu (27/04) melaporkan bahwa pemerintah Tokyo memprotes rencana pemerintah Seoul untuk melakukan survei akurat di Pulau Dokdo. 

    Laporan tersebut mengutip sumber pemerintah Jepang, mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan berencana untuk menggunakan kendaraan udara tak berawak (drone) untuk secara akurat mensurvei topografi Pulau Dokdo dan perairan di sekitarnya.

    Sebagai tanggapannya, pemerintah Jepang melakukan protes atas rencana tersebut melalui saluran diplomatik. 

    Sankei Simbun juga menyampaikan bahwa pihak pemerintah Tokyo telah menyerukan pembatalan rencana tersebut kepada delegasi yang diutus oleh Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang sedang melawat ke Jepang. 

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya telah menolak klaim Jepang yang dinilai tidak masuk akal tersebut melalui saluran diplomatik. 

    Lebih lanjut, kementerian tersebut mengutarakan bahwa Pulau Dokdo jelas adalah bagian dari wilayah teritorial Korea Selatan berdasarkan sejarah, geografis, dan hukum internasional, sehingga pihaknya tidak dapat menerima klaim Jepang atas kepemilikan Pulau Dokdo.

  • Pemerintah Korsel Protes Klaim Kepemilikan Pulau Dokdo di Buku Biru Diplomatik Jepang

    Pemeritah Korea Selatan memanggil sekretaris senior di Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan pada hari Jumat (22/04) untuk menyampaikan protes keras memgenai buku biru diplomatik Jepang yang mengandung klaim kepemilikan Pulau Dokdo. 

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam menyatakan dalam tanggapan hari Jumat (22/04) bahwa pihaknya memprotes keras klaim Jepang yang tidak adil atas Pulau Dokdo yang merupakan wilayah teritorial Korea Selatan dari segi sejarah, geografis, dan hukum internasional, serta mendesak Jepang untuk menarik klaim tersebut. 

    Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan akan mengambil langkah tegas menghadapi provokasi apapun dari Jepang terkait Pulau Dokdo. Ditambahkannya, Jepang harus mengingat bahwa mengulangi klaim yang tidak adil seperti itu tidak bermanfaat bagi jalinan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. 

    Selain itu disebutkan juga mengenai kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang tahun 2015 terkait penyelesaian isu wanita perbudakan syahwat yang dilandasi pada pemulihan martabat dan penyembuhan luka hati para kroban. Dikatakannya bahwa pemerintah Jepang harus mempraktekkan kesepakatan tersebut. 

    Sementara itu, calon Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang baru, Park Jin, menekankan bahwa perkembangan hubungan Korea Selatan dan Jepang dapat terlaksana berdasarkan introspeksi diri mengenai kesalahan Jepang di masa lalu dan sikap yang tulus. 

    Menurut Park, pihaknya akan bertukar pandangan mengenai agenda dialog dengan Jepang saat delegasi konsultasi kebijakan Korea Selatan mengunjungi Jepang pada tanggal 24 April mendatang. 

    Ditambahkan pula, delegasi itu akan membahas secara mendalam langkah untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.