Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama
Go Top

Program Spesial

5. Kasus Mantan Menteri Kehakiman Cho Kuk dan Konflik Terkait Reformasi Kejaksaan

2019-12-31



Semester kedua tahun 2019 merupakan periode yang memperlihatkan perpecahan nasional. Pemicunya adalah pengangkatan Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman Korea Selatan oleh Presiden Moon Jae-in pada tanggal 9 Agustus. Partai oposisi menolak pengangkatan Cho karena beberapa kecurigaan mengenai masalah studi anaknya, investasi, dan sebagainya dan kejaksaan memulai investigasi terhadap kecurigaan tersebut.

Meskipun demikian, Presiden Moon tetap melantik Cho sebagai Menteri Kehakiman Korea Selatan pada tanggal 9 September. Konflik kubu politik semakin kuat dan masyarakat Korea Selatan yang berkecenderungan konservatif melakukan unjuk rasa besar-besaran dengan menyerukan “Cho Kuk Mundur.” Suara masyarakat untuk memakzulkan Presiden Moon Jae-in juga turut mengeras.

Sementara masyarakat yang mendukung pemerintahan Moon juga ikut melakukan unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Korea Selatan dengan menyerukan “reformasi kejaksaan.” Dengan demikian pendapat masyarakat Korea Selatan terpecah menjadi dua secara jelas.

Di tengah kondisi tersebut, Cho akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 14 Oktober, 35 hari setelah dirinya diangkat menjadi menteri. Akan tetapi, konflik partai berkuasa dan oposisi terkait rancangan undang-undang reformasi kejaksaan dan perbaikan sistem pemilihan umum masih terus berlanjut dan aksi demonstrasi dari dua kubu masyarakat yang bertentangan tetap berlangsung.

Photo : KBS News

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >