Semester kedua tahun 2019 merupakan periode yang memperlihatkan perpecahan nasional. Pemicunya adalah pengangkatan Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman Korea Selatan oleh Presiden Moon Jae-in pada tanggal 9 Agustus. Partai oposisi menolak pengangkatan Cho karena beberapa kecurigaan mengenai masalah studi anaknya, investasi, dan sebagainya dan kejaksaan memulai investigasi terhadap kecurigaan tersebut.
Meskipun demikian, Presiden Moon tetap melantik Cho sebagai Menteri Kehakiman Korea Selatan pada tanggal 9 September. Konflik kubu politik semakin kuat dan masyarakat Korea Selatan yang berkecenderungan konservatif melakukan unjuk rasa besar-besaran dengan menyerukan “Cho Kuk Mundur.” Suara masyarakat untuk memakzulkan Presiden Moon Jae-in juga turut mengeras.
Sementara masyarakat yang mendukung pemerintahan Moon juga ikut melakukan unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Korea Selatan dengan menyerukan “reformasi kejaksaan.” Dengan demikian pendapat masyarakat Korea Selatan terpecah menjadi dua secara jelas.
Di tengah kondisi tersebut, Cho akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 14 Oktober, 35 hari setelah dirinya diangkat menjadi menteri. Akan tetapi, konflik partai berkuasa dan oposisi terkait rancangan undang-undang reformasi kejaksaan dan perbaikan sistem pemilihan umum masih terus berlanjut dan aksi demonstrasi dari dua kubu masyarakat yang bertentangan tetap berlangsung.
Photo : KBS News
Pilihan Editor
Politik
2024-03-19 14:40:05
Olahraga
2024-03-14 15:36:42
Ekonomi
2024-02-02 14:21:28