ⓒYONHAP NewsKomite Investigasi Khusus Pemerintah untuk Insiden Itaewon telah mulai beroperasi pada Rabu (21/12). Setelah mengunjungi tempat peringatan bagi para korban di Stasiun Noksapyeong, komite khusus tersebut melakukan investigasi lapangan di Kantor Kepolisian Itaewon, Kepolisian Seoul, dan Balai Kota Seoul.

Komite investigasi khusus terdiri dari 9 orang dari partai oposisi utama, Partai Demokrat, dan 7 orang dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, serta 2 orang anggota kelompok independen. Komite investigasi khusus tersebut dipimpin oleh anggota Partai Demokrat. Masa investigasi yang ditetapkan selama 45 hari dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional. 

Sejumlah instansi yang terkait dalam insiden Itaewon akan diselidiki oleh komite khusus tersebut, termasuk Kepolisian Seoul, Kantor Polisi Yongsan, Markas Besar Pemadam Kebakaran dan Bencana Seoul, Pemerintah Kota Seoul, dan Kantor Kecamatan Yongsan. Selain itu, Kantor Kepresidenan, Pusat Manajemen Krisis Nasional, Kantor Perdana Menteri, Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Nasional, dan Badan Pemadam Kebakaran Nasional pun akan diselidiki. 

Sebelumnya, para anggota komite investigasi khusus dari partai berkuasa sempat menyatakan niat untuk mengundurkan diri kepada Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat Joo Ho-young akibat pelolosan mosi pemecatan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min yang dilakukan oleh Parta Demokrat secara unilateral pada 11 Desember lalu. Ketujuh orang anggota komite tersebut akhirnya kembali bertugas sesuai perintah Ketua Fraksi Joo. 

Insiden Itaewon merujuk pada tragedi saling injak mematikan yang terjadi di wilayah Itaewon, Seoul, di malam perayaan Halloween pada tanggal 29 Oktober, yang menewaskan 158 jiwa, termasuk 132 warga Korea dan 26 warga asing, serta mengakibatkan 197 korban luka-luka.

Dikatakan bahwa kecelakaan tersebut sebenarnya dapat dicegah dan jumlah korban nyawa dapat diminimalkan  jika dilakukan langkah memadai dari pihak berwenang. Pada hari kejadian peristiwa, terdapat beberapa laporan panggilan darurat yang menginformasikan situasi berbahaya di lokasi sebelum kecelakaan terjadi. Namun demikian, pihak berwenang tidak segera mengambil tindakan yang diperlukan.

Hal tersebut terungkap dalam hasil penyelidikan kepolisian. Namun, pihak partai oposisi tetap meminta pelaksanaan investigasi pemerintah sebagaimana hasil penyelidikan kepolisian dinilai tidak memuaskan. Partai berkuasa kemudian menerima permintaan tersebut dengan timbal balik kelancaran proses pelolosan rancangan anggaran belanja negara tahun depan di parlemen.

Komite investigasi khusus tersebut kemudian akan memberikan laporan kelembagaan, inspeksi lapangan, dan audiensi. Akan tetapi, belum dapat dipastikan apakah investigasi komite tersebut akan membuahkan hasil nyata atau tidak, sebagaimana partai berkuasa dan oposisi terus berbenturan dalam beberapa rincian, seperti pengajuan data dan penetapan saksi. Faktanya, selama ini, hanya 12 laporan yang pernah diadopsi dari 27 komite khusus yang dibentuk untuk kebijakan nasional.