ⓒ YONHAP News

Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sesi ke-46 berlangsung mulai 22 Februari. Pada sesi hari pertama, para menteri luar negeri dari sekitar 30 negara akan mulai membahas situasi hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Korea Utara.  Sebenarnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menunjukkan minat yang tinggi pada masalah hak asasi manusia Korea Utara sejak lama. 

Selama sesi terbaru, kembalinya AS ke dewan hak asasi manusia global menjadi sorotan hangat. Tidak seperti pemerintahan Trump sebelumnya, pemerintahan Biden telah menegaskan bahwa mereka akan terlibat secara agresif dalam masalah hak asasi manusia di Korea Utara. Kritik internasional atas pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara juga telah memicu protes keras dari Pyongyang, dengan menyebut bahwa langkah tersebut sebagai bentuk campur tangan dalam politik dalam negeri Korut dan sebagai taktik politik untuk menggulingkan rezimnya.  

Uni Eropa sendiri telah mengajukan rancangan resolusi yang mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 11 Maret, bersama 43 negara anggota termasuk AS, Jepang, Inggris dan Australia. Rancangan resolusi tersebut mengecam keras pelanggaran HAM yang telah lama dilakukan dan masih berlanjut di Korea Utara. 

AS kemungkinan akan terus mengemukakan masalah hak asasi manusia Korea Utara di panggung diplomasi global. Korea Utara juga diperkirakan akan memprotes keras langkah tersebut melalui saluran propaganda Kementerian Luar Negeri-nya. Para pengamat menganalisis, bahwa Korea Utara dan AS telah memulai perang terkait masalah hak asasi manusia. Dalam kerja sama dengan Korea Utara dan AS, Korea Selatan perlu menyelesaikan masalah denuklirisasi dan perdamaian regionalnya. Untuk pemerintah Korea Selatan, pendekatan yang fleksibel tampaknya lebih diperlukan daripada saat sebelumnya.