Pemerintah Korea Selatan menyatakan "penyesalan mendalam" atas langkah Jepang untuk tidak mengambil tindakan lanjutan yang telah dijanjikan ketika 23 fasilitas industri, termasuk Pulau Hashima, diberikan status Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2015. 

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa (3/12/19), Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Jepang telah berjanji untuk membuka pusat-pusat informasi.

Pusat-pusat informasi harus mengakui bahwa kerja paksa telah terjadi di tujuh fasilitas, termasuk di Pulau Hashima, tempat para pekerja Korea dipaksa bekerja, dan untuk memperingati para korban. 

Namun pernyataan itu mengatakan bahwa pemerintah Jepang tidak menyebutkan langkah-langkah khusus ini dalam laporan yang diunggah di situs web UNESCO pada hari Senin (2/12/19).

Dalam laporan itu, Jepang mengutarakan ada pekerja Korea yang memberikan "dukungan" untuk kegiatan industri di Pulau Hashima, menghapuskan istilah "dipaksa" saat menggambarkan pekerja tersebut.

Laporan itu juga mengatakan sebuah lembaga wadah pemikir akan didirikan di Tokyo dengan bentuk yang sulit diakses oleh publik, sebagai pengganti pusat informasi di prefektur Nakasaki untuk mengingat mereka yang pernah bekerja di Pulau Hashima. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meminta Tokyo untuk segera melaksanakan langkah-langkah lanjutan yang sebelumnya dijanjikan akan dilakukan dan terlibat dalam dialog terkait dengan Seoul.