Sebuah hasil jajak pendapat pada hari Jumat (15/01/21) menyatakan bahwa semakin banyak masyarakat Korea Selatan yang berpendapat bahwa administrasi saat ini harus diganti pada pemilihan umum (pemilu) presiden tahun depan.

Gallup Korea melakukan jajak pendapat terhadap 1.000 orang dewasa di seluruh Korea Selatan mulai tanggal 12-14 Januari tentang pemilu presiden tahun depan dan sebagai hasilnya, 47 persen responden menjawab calon dari partai oposisi harus terpilih untuk mengganti administrasi saat ini. Sementara itu, 39 persen menjawab bahwa calon dari partai berkuasa harus terpilih sebagai presiden untuk mempertahankan administrasi saat ini. Sisa 14 persen lainnya tidak memberikan tanggapannya.

Dibandingkan hasil jajak pendapat sebelumnya, pendapat untuk mempertahankan administrasi saat ini terus mengalami penurunan, dari 47 persen pada November tahun lalu menjadi 41 persen pada Desember tahun lalu. 

Dalam periode yang sama, pendapat untuk mengganti administrasi cenderung meningkat, dari 41 persen pada bulan November menjadi 44 persen pada bulan Desember.

Berdasarkan partai yang didukungnya, 81 persen pendukung Partai Demokrat Korea menginginkan administrasi saat ini untuk bertahan dan hanya 9 persen yang menuntut penggantian administrasi. 

Sebaliknya, hanya 2 persen pendukung Partai Kekuatan Rakyat yang menginginkan pertahanan administrasi saat ini dan 91 persen di antaranya menginginkan penggantian administrasi.

Sementara itu, dalam jajak pendapat tentang calon presiden, Gubernur Provinsi Gyeonggido, Lee Jae-myung meraih 23 persen dukungan, Jaksa Agung Korea Selatan, Yoon Seok-youl meraih 13 persen dukungan, dan Ketua Partai Demokrat Korea, Lee Nak-yon meraih 10 persen dukungan.

Dibandingkan hasil jajak pendapat sebulan yang lalu, dukungan terhadap Lee Jae-myung meningkat 3 persen poin sedangkan dukungan terhadap Lee Nak-yon turun sebanyak 6 persen poin.

Jajak pendapat tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan batas kesalahan ±3,1 persen poin.