Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara wajib mengembalikan dana proyek pembangunan kereta api dan sambungan jalan raya yang dilakukan dengan pinjaman dari Korea Selatan. 

Pemerintah Korsel memberikan pernyataan tersebut sehubungan dengan pembongkaran lampu jalan oleh Korea Utara di Jalur Gyeongui dan Jalur Donghae yang mengarah ke Kawasan Industri Kaesong dan Gunung Geumgang dari Korea Selatan. 

Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan dalam pertemuan dengan wartawan pada Kamis (18/4) mengatakan bahwa pembongkaran lampu jalan itu telah melanggar semangat perjanjian antar-Korea.

Sebelumnya, sumber militer menyampaikan, bahwa pada bulan lalu peralatan pengawasan militer menangkap Korea Utara sedang membongkar puluhan lampu jalan di sepanjang jalan Jalur Gyeongui dan Jalur Donghae.

Setelah KTT Antar-Korea tahun 2000, kedua negara sepakat untuk menyambung jalan rel kereta api dan jalan raya Jalur Gyeongui dan Jalur Donghae. Korsel memberikan pinjaman dana 132,9 juta dolar AS secara berangsur hingga tahun 2008.

Namun, Jalur Gyeongui yang pembangunannya rampung di tahun 2004, ditutup pada tahun 2016 saat Kawasan Industri Kaesong ditutup, dan kini tidak lagi dipergunakan menyusul penarikan petugas Korsel di Kantor Penghubung Gabungan Antar-Korea akibat pandemi COVID-19.

Jalur Donghae yang dioperasikan mulai tahun 2005 pun telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir.

Perwakilan kementerian menambahkan, bahwa pembangunan jalan di bagian utara belum diselesaikan sepenuhnya, sehingga waktu dan jumlah pinjaman belum dapat dikonfirmasi.

Berbagai pihak menilai bahwa pemasangan ranjau dan pembongkaran lampu di Jalur Gyeongui dan Donghae disebabkan oleh buruknya ekonomi Korea Utara, dan memperkirakan logam bekas yang dihasilkan setelah pembongkaran lampu jalan akan didaur ulang.

Namun, perwakilan kementerian menyatakan hal tersebut dapat dilihat sebagai tekad Pyongyang untuk memutuskan semua hubungan antar-Korea, termasuk reuni keluarga terpisah dan bantuan kemanusiaan.