Kementerian Perdagangan Cina pada hari Selasa (5/4/2016) mengumumkan daftar hasil tambang yang dilarang diekspor maupun diimpor dari Korea Utara sebagai langkah lanjutan dari pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara. Pemerintah Beijing untuk pertama kali mengeluarkan langkah lanjutan pasca resolusi PBB diadopsi secara resmi.
 
Dalam daftar barang tambang yang dilarang, terdapat batu bara, besi baja, emas, titanium, optik vanadium dan nadir bumi. Namun Beijing mengizinkan batu bara, besi dan besi baja sebagai pengecualian jika tujuannya untuk kehidupan masyarakat, dan juga jika dibenarkan tidak terkait dengan pengembangan rudal balistik atau nuklir Korea Utara. Selain itu, Cina juga memberikan pengecualian atas mineral yang tidak diproduksi di Korea Utara, atau hasil tambang yang diekspor melintasi pelabuhan Rajin, Korea Utara.

Bahan bakar pesawat dan bahan bakar roket, juga dimasukkan dalam sanksi daftar hitam. Kementerian Perdagangan Cina menyatakan akan memperbolehkan ekspor bahan bakar pesawat dalam rentang pengawasan, ketika Dewan Keamanan PBB mengesahkannya dengan tujuan kemanusiaan.

Ekspor barang tambang menjadi bagian utama dari perekonomian Korea Utara dan juga dilaporkan sebagai sumber dana untuk pengelolaan militer. Sehingga, tindakan Beijing tersebut diperkirakan akan berimbas besar pada Korea Utara. Faktanya, volume ekspor Korea Utara dinyatakan mengalami separuh penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya, menyusul pengadopsian resolusi PBB. Rasio sanksi daftar hitam dari PBB mencapai 45% dari total kinerja ekspor Korea Utara, sehingga tindakan Cina untuk melarang impor dan ekspor produk tambang dipandang memberikan pengaruh serius kepada negara komunis itu.

Korea Utara memperoleh sebanyak 1,5 miliar dolar per tahun dari mengekspor hasil tambang seperti batu bara dan besi baja ke Cina. Namun, efektivitas sanksi atas Korea Utara yang dilakukan oleh Cina sangat bergantung pada seberapa ketat barang-barang yang dikecualikan akan dikelola oleh Beijing. Pada tgl. 31 Maret lalu, presiden Cina Xi Jinping menekankan akan menerapkan resolusi PBB secara penuh dan ketat dalam pertemuan tingkat tinggi antara Korea Selatan-Cina, dan Amerika Serikat-Cina disela-sela KTT Keamanan Nuklir di Washington.