ⓒYONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada hari Jumat (22/11/19) mengumumkan bahwa pemerintah Korea Selatan menghentikan pemberitahuan tentang pengakhiran Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Korea Selatan dan Jepang. Dengan demikian, Korea Selatan dan Jepang menemukan titik terang untuk solusi konflik perdagangan antara Seoul dan Tokyo.

Wakil Direktur Kedua dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Kim You-geun menjelaskan dalam pengarahan bahwa pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melanjutkan GSOMIA secara bersyarat, sehingga pakta tersebut dapat diakhiri kapan saja dan Jepang pun memakluminya. Kim menambahkan, selama dialog bilateral tentang kebijakan pengontrolan ekspor berlangsung, pemerintah Korea Selatan menghentikan proses gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas tindakan Jepang untuk membatasi ekspor tiga jenis barang utama ke Korea Selatan.

Keputusan pemerintah Korea Selatan itu dikeluarkan 144 hari setelah Jepang mengumumkan pembatasan ekspor ke Korea Selatan, 112 hari setelah Jepang mengeluarkan Korea Selatan dari daftar negara putih ekspornya, dan tiga bulan sejak pemerintah Korea Selatan menyinggung pengakhiran GSOMIA.

Cheongwadae selama dua hari berturut-turut menggelar rapat Komite Tetap Badan Keamanan Nasional (NSC) untuk membahas masalah tersebut. Dalam rapat yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, para hadirin memutuskan pengakhiran GSOMIA dan kemudian Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengizinkankannya.

Pada hari yang sama pemerintah Jepang mengumumkan bahwa pihaknya melanjutkan dialog dengan Korea Selatan mengenai pengontrolan ekspor walau belum ada perubahan tindakannya terkait pembatasan ekspor tiga bahan utama dan pencabutan Korea Selatan dari daftar negara putih ekspornya.

Dengan demikian, masalah GSOMIA dapat menemukan jalan keluarnya dalam waktu enam jam sebelum pengakhirannya. Hal itu dimungkinkan karena Korea Selatan dan Jepang bersepaham untuk mencegah timbulnya kondisi terburuk dan berkat dari upaya nyata mereka. Artinya, Korea Selatan menunda pengakhiran GSOMIA sementara Jepang menyatakan niatannya untuk mempertimbangkan pembatasan ekspornya terhadap Korea Selatan. Dengan demikian, kedua pihak mendapatkan waktu untuk menyelesaikan masalah.

Mengenai keputusan pemerintah Korea Selatan untuk menunda pengakhiran GSOMIA, partai berkuasa dan oposisi konservatif menilainya dengan positif sedangkan kubu progresif mengkritiknya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan “aib diplomasi.”

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menekankan kerja sama Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang kemudian menambahkan bahwa menurutnya Korea Selatan mengambil pilihan strategis.

AS yang menekan Korea Selatan dan Jepang untuk mencegah pengakhiran GSOMIA selama ini menyatakan bahwa pihaknya menyambut pilihan pemerintah Seoul dan tetap meneruskan kolaborasi dengan Korea Selatan dan Jepang di bidang keamanan.

Namun, keputusan pemerintah Seoul tersebut hanya menyediakan kesempatan untuk melanjutkan dialog demi menyelesaikan masalah, bukan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, diperkirakan tidak akan mudah untuk menemukan kemajuan sebab selisih pendapat Korea Selatan dan Jepang cukup besar.

Korea Selatan dan Jepang diperkirakan akan membahas isu terkait pembatasan ekspor melalui pertemuan tingkat direktur. Selain itu, Presiden Moon dan PM Abe kemungkinan akan mengadakan KTT Korea Selatan dan Jepang di sela-sela KTT Korsel, China, dan Jepang yang akan digelar di Beijing, China pada bulan Desember mendatang.