ⓒKBS News

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak mungkin mengadopsi rancangan resolusi berupa usulan untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Korea Utara yang ditawarkan China dan Rusia. Namun demikian, seruan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Korea Utara mengamankan dukungan penuh dari China dan Rusia. Tampaknya Korea Utara sejauh ini bekerja keras untuk memperkuat kerja sama antara Korea Utara, China dan Rusia, sambil mengganggu kerja sama antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

Rancangan resolusi dari China dan Rusia tersebut merujuk pada dilanjutkannya kembali dialog dengan mengizinkan beberapa saluran mata uang asing bagi Korea Utara, seperti ekspor produk laut dan tekstil, serta pekerja di luar negeri. Ekspor hasil laut produk Korea Utara dilarang sejalan dengan resolusi DK PBB 2371 tentang sanksi terhadap Korea Utara yang diadopsi pada Agustus 2017, dan resolusi DK PBB 2375 pada bulan September juga melarang ekspor produk tekstil. DK PBB kemudian melarang seluruh anggota negaranya mengizinkan pekerja Korea Utara bekerja di masing-masing negara berdasarkan resolusi DK PBB 2397 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2017.

Rancangan resolusi baru mengusulkan untuk membebaskan proyek kerja sama kereta api dan jalan raya antar-Korea dari sanksi DK PBB, yang ditujukan untuk menghubungkan dan memodernisasikannya. Proyek ini merupakan tujuan dari kesepakatan Panmunjeom yang dicapai pemimpin dua Korea pada tanggal 27 April tahun lalu. Demikian pula kedua negara telah menggelar upacara peletakan batu pertama untuk proyek tersebut di desa perbatasan Panmunjeom pada bulan Desember tahun lalu. Namun proyek itu tidak berjalan karena bahan dan peralatan untuk proyek itu dilarang untuk dikirim ke Korea Utara. Resolusi DK PBB pada prinsipnya melarang proyek kerja sama dan investasi terhadap Korea Utara.

Di tengah situasi tersebut, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa rancangan resolusi baru dari China dan Rusia itu benar-benar berupaya mendorong pencabutan sanksi terhadap Korea Utara. Tujuan sanksi terhadap Korea Utara adalah mencegah masuknya dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal negaranya. Jalur ekspor yang merupakan sarana utama Korea Utara dihalangi, demi memblokir masuknya mata uang asing ke negara itu. Oleh karena itu, memberi peluang kepada Korea Utara untuk mendapatkan mata uang asing dapat dikatakan bahwa sanksi pada Korea Utara menjadi lumpuh. China dan Rusia mengutip kebutuhan untuk melonggarkan beberapa sanksi terhadap Korea Utara yang langsung mempengaruhi kehidupan rakyat Korea Utara di tingkat kemanusiaan. Rancangan resolusi juga berisi “menyambut kelanjutan dialog di semua tingkatan.” Artinya pencabutan sanksi pada Korea Utara dapat membangun rasa saling percaya antara Korea Utara dan AS, dan kemudian mendorong diadakannya kembali dialog demi menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Sebelumnya China dan Rusia juga pernah menyuarakan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara dalam sesi DK PBB pada bulan November lalu.

Rancangan resolusi tersebut telah dikirimkan kepada negara-negara anggota DK PBB, sehingga dikatakan bahwa pembicaraan terkait telah dimulai pada tanggal 17 Desember. Dalam DK PBB jika berencana untuk melonggarkan atau mencabut resolusi yang sudah ada, maka diperlukan pengadopsian resolusi baru. Diperlukan persetujuan dari lebih dari 9 negara di antara 15 negara anggota DK PBB dan juga tidak ada aksi boikot dari lima negara anggota tetap DK PBB. Saat ini, sebagian besar negara anggota DK PBB memberikan dukungan mereka kepada AS, dan tiga negara yakni AS, Inggris dan Prancis memiliki hak boikot sebagai negara anggota tetap. Karena itu, hampir tidak mungkin ada kemungkinan bahwa rancangan resolusi baru dari China dan Rusia akan diadopsi oleh DK PBB. Terlebih lagi pihak Kementerian Luar Negeri AS telah secara jelas memastikan sikap oposisinya, dengan mengutip bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara.