ⓒ YONHAP News

Korea Utara pada tanggal 9 Juni mengumumkan akan memutus semua saluran komunikasi dengan Korea Selatan, termasuk telepon hotline antara pemimpin kedua negara mulai siang hari itu, sebagai tanggapan atas kegagalan pemerintah Korea Selatan untuk menghentikan para pembelot Korea Utara mengirim selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan. Singkatnya, Korea Utara menegaskan bahwa mereka akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan Korea Selatan. 

Menyusul pernyataan Kim Yo-jong minggu lalu yang menyalahkan pemerintah Korea Selatan atas penyebaran selebaran anti-Korea Utara, pemerintah Korea Selatan mengatakan akan mengambil langkah-langkah legislatif untuk melarang pengiriman selebaran anti-Pyongyang. Namun, rancangan undang-undang tersebut mungkin menimbulkan kontroversi atas kebebasan berekspresi yang dijamin berdasarkan konstitusi. Saat ini, pemerintah Korea Selatan tengah menyerukan pembuatan rancangan undang-undang dan pentingnya keselamatan warga di daerah perbatasan. Terlebih lagi, pemerintah Korea Selatan tidak ingin masalah ini memengaruhi rencana kerja sama ekonomi antar-Korea secara negatif. 

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS mengirim pesan peringatan kepada Korea Utara pada tanggal 9 Juni, dengan mengatakan bahwa mereka kecewa atas tindakan Korea Utara baru-baru ini yang memutuskan semua saluran komunikasi dengan Korea Selatan. Beberapa pengamat mengungkapkan bahwa AS menganggap tindakan yang ditujukan kepada Korea Selatan sebagai tekanan terhadap AS. Ada kekhawatiran bahwa hubungan antar-Korea mungkin mundur  ke titik sebelum April 2018, ketika Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengadakan pertemuan puncak pertama mereka.