Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) mendesak dunia internasional untuk berupaya memperbaiki kondisi HAM di Korea Utara dan menghukum penanggung jawab terkait setelah mendengarkan laporan HAM di Korea Utara oleh Pelapor Khusus PBB untuk masalah Hak Asasi Manusia Korea Utara, Tomas Ojea Quintana.

Ojea Quintana mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk memperoleh lebih banyak informasi terkait kondisi HAM di Korea Utara, namun negara itu menolaknya. Oleh karena itu, dia meminta dunia internasional untuk menekan Korea Utara agar rezim Kim Jong-un bersedia melakukan penyelidikan bersama dan mematuhi peraturan. 

Menurutnya, kasus pembunuhan Kim Jong-nam adalah kasus yang langsung mempertunjukkan kenyataan HAM di Korea Utara dimana 'eksekusi dilaksanakan tanpa persidangan.' Dia juga mendesak masing-masing negara untuk memperhatikan masalah pekerja Korea Utara di luar negeri karena mereka dipaksa menyumbangkan gajinya ke rezim Kim sebagai tanda kesetiaan. 

Sementara itu, pejabat Perwakilan Korea Utara di PBB tidak hadir di ruang rapat sejak bulan Januari tahun 2015 lalu ketika Menteri Luar Negeri Korea Utara pada waktu itu Ri Su-yong menolak hadir di rapat internasional yang membahas HAM Korea Utara. 

AS menyatakan keprihatinan serius atas pelanggaran HAM Korea Utara dan mendesak rezim Pyongyang untuk mengizinkan kunjungan Pelapor Khusus HAM dan bekerjasama dalam investigasi. 

Uni Eropa juga mendukung dunia internasional untuk menyeret Korea Utara ke Pengadilan Pidana Internasional-ICC.

Sementara itu, Korea Selatan menekankan bahwa halangan untuk menghukum rezim Korea Utara harus dituntaskan, dan pembunuhan Kim Jong-nam dengan senjata kimia merupakan pelanggaran HAM yang nyata.

Cina hanya menyatakan situasi di Semenanjung Korea sangatlah rumit untuk itu pihaknya akan tetap mempertahankan pernyataan sebelumnya.