Langkah untuk menempatkan kembali senjata strategis AS untuk meningkatkan kekuatan senjata nuklir di wilayah Asia Pasifik kembali dipertimbangkan.
 
Majelis Tinggi dan Rendah AS (Kongres) menyepakati untuk meloloskan rancangan UU Otorisasi Pertahanan dan Keamanan Nasional-NDAA untuk tahun depan yang berisi permintaan kepada Menteri Pertahanan AS James Mattis untuk menyusun rencana peningkatan kekuatan senjata nuklir di wilayah Asia Pasifik.
 
Majelis Rendah mengadakan sidang paripurna pada hari Selasa (14/11/2017) waktu setempat untuk meloloskan RUU tersebut, sementara Majelis Tinggi akan mengadakan pemungutan suara dalam waktu dekat.
 
UU Otorisasi Pertahanan dan Keamanan Nasional meminta peningkatan aset militer utama AS termasuk sistem pertahanan misil dan misil jarak menengah dan jauh di wilayah Asia Pasifik. Selain itu, UU tersebut juga meminta untuk meningkatkan kerja sama dan latihan militer dengan negara-negara aliansi, serta menempatkan jet pembom yang mampu mengangkut senjata nuklir dan senjata konvensional.
 
Selain itu, UU otorisasi juga memberi hak khusus untuk mencabut atau melarang kontrak pemberian layanan dan material di AS kepada perusahaan Cina yang mendukung kegiatan ilegal Korea Utara. 
Dikatakan laporan strategis terkait Korea Utara harus diserahkan kepada Presiden Donald Trump dalam waktu 90 hari setelah UU tersebut dibuat.
 
Parlemen meminta agar hasil evaluasi terhadap ancaman korea Utara, pertimbangan boikot sekunder terhadap individu atau perusahaan yang melanggar sanksi DK PBB dan AS, serta peta jalan terkait Korea Utara oleh pemerintahan Trump juga dimasukkan.
 
Selain itu Majelis Tinggi dan Rendah juga meminta untuk menegaskan kembali janji pertahanan AS terhadap Semenanjung Korea, serta harus bekerjasama dengan Korea Selatan untuk menghadapi provokasi Korea Utara.