Amerika Serikat dikabarkan sedang mendorong pemungutan suara untuk mengadopsi resolusi sanksi baru terhadap Korea Utara pada hari Jumat (22/12/2017) waktu setempat.

Kantor berita Reuters, hari Kamis (21/12/2017), menyampaikan resolusi sanksi baru berisi desakan untuk mengurangi pasokan minyak ke Korut, yang saat ini dibatasi 2 juta barrel pertahun.

Mengutip pejabat Kementerian Luar Negeri AS, dalam kondisi anonim, Reuters menyatakan bahwa rancangan resolusi sanksi terbaru meminta penutupan pasokan minyak ke Korut hingga 90%, dan memulangkan pekerja Korut dalam waktu 12 bulan.

Di samping itu, resolusi sanksi itu melarang ekspor mesin industri, peralatan pengakutan, dan logam untuk industri ke Korea Utara, serta memasukkan 19 orang tokoh ke dalam daftar sanksi.

Pasokan minyak mentah yang dianggap sebagai sumber kehidupan bagi rezim Korut ternyata belum dimasukkan dalam sanksi terbaru itu.

Menurut Reuters rancangan resolusi sanksi yang dibuat oleh AS ini sudah disampaikan kepada 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu China yang memiliki hak veto (menolak) yang kelihatan bersikap "kurang senang" atas sanksi tambahan terhadap Korut selama ini, dan juga belum menjelaskan sikapnya.

Rancangan resolusi sanksi terbaru bagi Korut, yang didorong AS ini merupakan tanggapan atas peluncuran rudal balistik antabenua Hwasong-15 Korut pada tanggal 29 November lalu.