Pemerintah Korea Selatan akan meneruskan diskusi dan bertindak hati-hati dalam meninjau kemungkinan membawa kasus perbudakan syahwat militer Jepang di masa perang ke Komite Menentang Penyiksaan (CAT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Seorang pejabat kementerian luar negeri pada hari Selasa (02/11) mengatakan kepada para wartawan bahwa posisi Seoul untuk mempertimbangkan segala situasi menyangkut hal tersebut dengan berhati-hati masih tetap belum berubah.

Merujuk pada seruan agar Seoul mengambil langkah unilateral dan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan politik, pejabat iitu mengatakan bahwa kementerian akan melakukan diskusi yang diperlukan selama masa peninjauan.

Minggu lalu, Lee Yong-soo, salah seorang dari 13 korban warga Korea Selatan yang terdaftar, mengusulkan ide isu-isu terkait diselesaikan dengan berfokus pada kepentingan korban. Dia juga bertemu dengan para pemimpin politik dan mendesak dukungan mereka.

Dia sebelumnya menyerukan untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional (ICJ), di mana saat ini tertunda karena hal itu membutuhkan persetujuan dari kedua pihak, yaitu Korea Selatan dan Jepang.

Komite PBB tersebut, yang terdiri dari 10 pakar, mengawasi implementasi konvensi PBB atas masalah penyiksaan dan kejahatan lain, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB.