Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam total pasokan listrik menjadi 70,8 persen dan menaikkan tingkat swasembada hidrogen bersih menjadi 60 persen hingga tahun 2050 untuk mencapai netralitas karbon di sektor industri dan energi.

Untuk memperluas proporsi produk bernilai tambah tinggi yang ramah lingkungan dalam portofolio industri dan menurunkan jumlah karbon dari industri manufaktur, pemerintah dan pengusaha swasta menyediakan rincian langkah-langkah untuk netralitas karbon senilai 94 triliun won hingga tahun 2025.

Pemerintah mengundang sejumlah perwakilan perusahaan yang memimpin upaya netralitas karbon ke Cheongwadae pada Jumat (10/12) dan mengumumkan visi dan strategi transformasi netralitas karbon di sektor industri dan energi.

Di bawah visi 'empat negara industri kuat dunia yang memimpin ekonomi karbon rendah', pemerintah berencana untuk mencapai 70,8 persen sumber energi terbarukan, 60 persen swasembada hidrogen bersih, 84,1 persen proporsi barang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi di sektor industri, dan intensitas karbon manufaktur sebanyak 68 ton CO₂eq per satu miliar won hingga tahun 2050.

Untuk itu, pemerintah akan mengalihkan seluruh proses pemasokan, pengiriman, dan konsumsi energi ke energi bersih. Secara khusus, 24 pembangkit listrik tenaga batu bara tua akan dihilangkan hingga tahun 2034 dan menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2050.

Pemerintah juga berencana memperkenalkan 'Sistem Peningkatan Efisiensi Penyedia Energi Wajib (EERS)' melalui revisi undang-undang terkait pada tahun depan untuk mewajibkan pengusaha yang banyak mengonsumsi energi untuk menyelesaikan masalah energinya dan mewajibkan investasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Selain itu mulai tahun depan, pemerintah akan menerapkan sistem tarif berbasis biaya yang menghubungkan tarif energi dan sistem tarif sesuai dengan musim dan waktu seperti yang kini tengah dilaksanakan di Pulau Jejudo ke seluruh daerah lain di dalam negeri.

Pemerintah juga akan menyediakan bantuan keuangan senilai 35 triliun won untuk mendorong transisi karbon rendah.

Pemerintah akan membuat satuan tugas untuk reformasi peraturan netralitas karbon dan menghapus peraturan yang membatasi penerapan teknologi baru untuk netralitas karbon.