Para ahli PBB menilai bahwa Korea Utara memperoleh setengah dari total pendapatan mata uang asingnya dari pencurian finansial melalui peretasan dan serangan digital. Dimana 40% dari dana tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal.

Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB Untuk Korea Utara mengumumkan laporan tahunan panel ahli pada hari Rabu (20/03) waktu setempat, dan menyatakan bahwa ketegangan militer dan politik di Semenanjung Korea semakin meningkat selama enam bulan dari Juli tahun lalu hingga Januari tahun ini.

Panel itu menilai latar belakang ancaman dunia maya yang terus-menerus menargetkan industri aset virtual bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dengan menghindari sanksi PBB.

Secara khusus, panel itu mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki 17 kasus pencurian mata uang virtual, yang diduga melibatkan Korea Utara hingga tahun lalu. Dimana jumlah total pencurian diperkirakan mencapai 750 juta dolar AS.

Panel tersebut memperkirakan bahwa, jumlah uang yang dicuri oleh Korea Utara melalui serangan siber terhadap perusahaan-perusahaan aset virtual dari tahun 2017 hingga tahun lalu adalah sekitar 3 miliar AS, dan pihaknya sedang menyelidiki 58 kasus yang diduga terkait dengan hal itu.

Laporan yang diterbitkan kali ini memuat status penerapan sanksi Dewan Keamanan terhadap Korea Utara sejak akhir Juli tahun lalu hingga akhir Januari tahun ini.

Panel ahli Komite Sanksi untuk Korea Utara memeriksa penerapan sanksi Dewan Keamanan terhadap Korea Utara oleh masyarakat internasional, dan melaporkan hasil kegiatannya ke PBB dua kali setahun.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyebutkan, bahwa seperti laporan-laporan sebelumnya, laporan kali ini pun sangat penting. Karena meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai penerapan resolusi sanksi terhadap Korea Utara dan metode Korea Utara dalam menghindari sanksi, serta meminta perhatian pemerintah anggota PBB dan organisasi terkait.