Kantor Kepresidenan Korea Selatan membantah kritik mantan Presiden Moon Jae-in terhadap kebijakan diplomatik dan keamanan pemerintahan saat ini, dengan mengatakan bahwa Korea Utara mempercepat program nuklir dan rudalnya di tengah rekonsiliasi antar-Korea selama pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang pejabat tinggi kepresidenan pada hari Selasa (19/09), merujuk pada perdamaian yang tunduk dan tenang secara eksternal bukanlah perdamaian yang sesungguhnya.

Sedangkan pejabat tersebut mengungkapkan bahwa perdamaian sejati dibangun melalui kekuatan yang luar biasa tanpa memperhatikan penipuan dari pihak lain.

Pernyataan itu dibuat sebagai respons atas pernyataan mantan Presiden Moon, saat menghadiri sebuah acara ulang tahun kelima perjanjian militer kedua Korea pada tahun 2018. Moon mengklaim bahwa di antara pemerintahan sebelumnya, satu-satunya pemerintahan yang tidak pernah mengalami satu pun konflik militer adalah pemerintahan Roh Moo-hyun dan pemerintahan Moon sendiri. 

Ketika ditanya tentang penghapusan perjanjian era pemerintahan Moon yang dirancang untuk meredakan ketegangan lintas batas dua Korea, pejabat tersebut membeberkan bahwa, keputusan yang tepat akan diambil jika dianggap perlu setelah memantau provokasi Korea Utara.

Namun pejabat itu menambahkan bahwa aset pengawasan dan pengintaian Korea Selatan, dan kekuatan operasional militernya telah melemah secara abnormal di tengah pelanggaran perjanjian yang terus dilakukan oleh Korea Utara.

Di sisi lain, presiden Yoon Suk Yeol yang tengah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS), dijadwalkan akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Rabu (20/09) waktu setempat. 

Wakil Pertama Menteri Urusan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo menuturkan bahwa Presiden Yoon diperkirakan akan meminta perhatian komunitas internasional terhadap ilegalitas dan risiko dalam transaksi militer antara Rusia dan Korea Utara, serta mendesak adanya tanggapan terpadu dari komunitas internasional.