Dewan Keamanan PBB membahas kondisi HAM Korea Utara sebagai pokok pembicaraan resmi selama tiga tahun berturut-turut.

Dewan Keamanan menggelar pertemuan untuk membicarakan keadaan HAM Korut di Markas PBB di New York hari Jumat (9/12/2016) sesuai dengan permintaan 9 negara anggotanya.

Cina tidak menyetujui tindakan Dewan Keamanan yang menangani kondisi HAM di suatu negara merdeka, namun hal itu diputuskan sebagai pembicaraan resmi dengan 9 negara setuju dalam pemungutan suara.

Dengan demikian masalah HAM Korut telah 3 tahun berturut-turut pokok pembahasan Dewan Keamanan PBB secara resmi sejak tahun 2014. 

Korut menjadi negara ketiga yang masalah HAM-nya ditangani Dewan Keamanan PBB selain Zimbabwe pada tahun 2005, dan Myanmar tahun 2016.

Dalam pertemuan itu, para anggota Dewan Keamanan mengecam pelanggaran HAM Korut termasuk masalah keluarga terpisah, para tahanan Korut, dan pekerja di luar negeri.

Menurut Dewan Keamanan pengembangan nuklir dan rudal Korut sangat terkait dengan masalah HAM.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson menyebutkan 70% penduduk Korut kekurangan pangan, seperempatnya tidak mendapat layanan medis yang layak, dan seperlimanya tidak mendapat air bersih. 

Setelah pertemuan, sebuah acara dengan tema "HAM keluarga terpisah kaum pelarian" digelar oleh perwakilan Korsel, AS, Jepang, dan Inggris secara bersama.