Diplomat Tinggi Korea Selatan dan Jepang menggelar pertemuan pertama sejak kabinet Kishida diluncurkan.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis (18/11) menyatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-kun dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori telah menggelar pertemuan di Washington, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (17/11) waktu setempat.

Kedua wakil menteri itu sempat bertemu di sela-sela pertemuan trilateral antara para wakil menteri luar negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang yang ke-9 di Washington, AS.

Dalam pertemuan bilateral itu, pihak Korea Selatan dan Jepang mengemukankan pendapat masing-masing tentang isu korban wanita perbudakan syahwat dan pekerja paksa di masa penjajahan Jepang.

Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pengarahan pers menerangkan bahwa Mori meminta Korea Selatan untuk mengambil tindakan yang sesuai terkait kedua isu tersebut.

Menurut Kementerian Korea Selatan, Choi menerangkan kepada pihak Jepang tentang upaya untuk berkomunikasi dengan para korban melalui saluran pemerintah dan swasta, kemudian menyebutkan bahwa Seoul dan Tokyo perlu mempercepat pembahasan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.

Dalam pertemuan wakil menteri Korea Selatan dan Jepang di Washington itu, pihak Jepang memprotes keras kunjungan Kepala Kepolisian Korea Selatan ke Pulau Dokdo pada Selasa (16/11) lalu.

Mori mengatakan bahwa Jepang tidak menyetujui tindakan Kepala Kepolisian Korea Selatan tersebut dan meminta pihak Korea Selatan mengambil tindakan yang sesuai.

Sementara itu, Choi menyatakan bahwa Korea Selatan tidak akan membenarkan klaim apapun dari piahk Jepang terkait masalah Pulau Dokdo.

Selain isu-isu yang melibatkan kedua negara itu, Korea Selatan dan Jepang juga bertukar pendapat tentang kondisi terkini Korea Utara dan deklarasi akhir Perang Korea, serta pertukaran sumber daya manusia antara kedua negara dalam kondisi pandemi COVID-19.

Kementerian dari kedua negara masing-masing menjelaskan bahwa Choi dan Mori telah bertukar pendapat mengenai isu-isu yang diperhatikan bersama oleh kedua negara dan sepakat untuk melakukan komunikasi untuk mengembangkan hubungan bilateral.