Majleis Nasional Korea Selatan meloloskan 46 Rancangan Undang Undang (RUU), termasuk UU Partai dan revisi UU Pelaksanaan Tugas Polisi.

UU Pelaksanaan Tugas Polisi berisi apabila polisi menyebabkan kerugian kepada pihak lain tanpa maksud tertentu atau kesalahan besar saat terjadi situasi darurat seperti saat penangkapan pelaku kriminal, maka tanggung-jawab polisi itu dapat dikurangi.

UU tersebut direvisi untuk mencegah ketidakaktifan para polisi akibat takut menghadapi gugatan terhadap dirinya. 

RUU itu diterapkan dalam penanganan kasus pembunuhan, kekerasan, pelecehan seksual, tindakan kriminal terhadap anak-anak, dan beberapa kasus lainnya.

Selain itu, Revisi UU Partai berisi prerubahan usia minimal keanggotaan dalam partai ke usia 16 tahun dari 18 tahun yang berlaku saat ini, dan RUU tersebut akan diterapkan pada pemilihan ulang anggota partai pada bulan Maret mendatang. 

Selain itu, UU Industri Strategis dan Canggih Negara yang mendukung industri strategis dan canggih, termasuk industri semikonduktor, baterai sekunder, dan lainnya, juga diloloskan. 

Berdasarkan UU tersebut, dukungan pajak, pembebasan kelayakan pendahuluan, dan sebagaibya diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang khusus industri strategis dan canggih. Selain itu, ketika 'teknologi strategis' dipindahkan ke luar negeri, maka dibutuhkan izin dari Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya.