Departemen Tenaga Kerja Korea Selatan, hari Kamis, melaporkan rancangan peningkatan mutu hubungan antara pekerja dan pengusaha kepada presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun dalam sidang umum komite trilateral antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.
Dalam rancangan itu, Departemen Tenaga Kerja Korea Selatan memberikan sepenuhnya hak oposisi pengusaha terhadap pemogokan ilegal, serta memperkuat kemurnian dan kejujuran dalam musyawarah ditentukannya pelaksanaan mogok.
Dijelaskan, pihaknya menerima tuntutan kalangan pekerja, maka akan merencanakan hukum pembentukan serikat buruh pegawai pemerintah hingga akhir tahun 2003.
Namun, Departemen Tenaga Kerja Korea Selatan akan melarang pemasokan gaji upah kepada para petugas resmi dalam serikat buruh secara mendasar, serta akan mengijinkan pembentukan serikat buruh berganda di satu tempat kerja mulai tahun 2007 mendatang.
Sehubungan dengan itu, pihaknya akan menyiapkan rancangan peningkatan mutu hubungan antara pekerja dan pengusaha yang terakhir melalui pembicaraan dalam komite trilateral antara pekerja, pengusaha dan pemerintah hingga akhir tahun 2003.