ⓒYONHAP News

Kantor penghubung antar-Korea dibuka pada bulan September lalu sesuai ‘Deklarasi Panmunjeom 27 April.’ Kantor tersebut menjalankan tugas untuk melancarkan kontak antara dua Korea, membahas pertemuan, mendukung pertukaran swasta, menyediakan kenyamanan para pejabat antara dua Korea, dll. Kantor itu adalah badan konsultasi tetap yang dioperasikan untuk pertama kali antara dua Korea. Sebelumnya, hanya ada saluran kontak di Panmunjeom, saluran komunikasi militer, dll. Namun, saluran serupa hanya menukar pesan antara dua Korea, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sebagai badan konsultasi.

Kantor penghubung antar-Korea dipimpin oleh dua orang pejabat tingkat wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan Chun Hae-sung dan Wakil Ketua Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai Korea (CPRK) Jeon Jong-soo. Dua kepala kantor tersebut membuka pertemuan reguler sekali seminggu dan menjalankan pembahasan jika diperlukan. Sejak awal, kedua kepala tersebut tidak menetap di kantor, namun, wakil kepala kantor tetap bekerja di kantor. Sebenarnya, pemerintah Seoul mengembangkan kantor itu menjadi perwakilan Korea Selatan dan Korea Utara baik di Seoul maupun di Pyongyang di masa depan.

Sejak tahun lalu, suasana berdialog dan berkompromi mulai muncul antara dua Korea, serta proyek kerjasama dan pertukaran juga aktif dilaksanakan. Karenanya, kantor penghubung antar-Korea juga didirikan sesuai peningkatan kerjasama antara dua Korea. Namun, setelah gagalnya KTT di Hanoi, kerjasama dan pertukaran antara dua Korea juga merosot. AS mengetatkan sanksi terhadap Korea Utara, sehingga Korea Selatan terpaksa bergerak dibawah kerangka sanksi dari AS. Korea Utara menunjukkan ketidakpuasan atas sikap serupa Korea Selatan dengan penarikan personel Korea Utara di kantor penghubung antar-Korea.

Setelah gagalnya KTT di Hanoi, Korea Utara memilih sikap untuk berdiam diri dalam proyek kerjasama antara dua Korea. Misalnya, proyek pencarian kerangka jenazah prajurit Korea di DMZ mengalami gangguan karena Korea Utara tidak memberitahukan berapa orang yang mengambil bagian dalam proyek tersebut. Proyek tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan militer antara dua Korea tgl.19 September tahun lalu. Sebenarnya, proyek itu dijadwalkan digelar di wilayah Cheolwon Gangwondo, sehingga kegiatan awal seperti pembangunan jalan, dll telah berlangsung. Selain itu, Korea Utara juga tidak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai pembentukan komite bersama militer antara dua Korea untuk membahas pembentukan zona perairan perdamaian di Laut Kuning.

Walaupun Korea Utara mengkritik sikap Korea Selatan, namun mereka tidak mengkriktik secara habis-habisan seperti masa lalu. Sejumlah personel yang ditarik oleh Korea Utara telah kembali bekerja di kantor penghubung antar-Korea, sehingga saluran komunikasi antara dua Korea juga pulih. Banyak pihak yang memperhatikan apakah proyek kerjasama antara dua Korea yang agak ditunda dapat kembali dilangsungkan dengan aktif atau tidak.