Warta Berita

Semenanjung Korea, A to Z

Kumpulan Isu

Pemerintahan Trump Umumkan Kebijakan Baru Terhadap Korut

Isu Sepekan2017-04-30
Pemerintahan Trump Umumkan Kebijakan Baru Terhadap Korut

Amerika Serikat mengumumkan kebijakan baru terhadap Korea Utara pada tanggal 26 April lalu. Kebijakan itu berisi tekanan agar Korut menghentikan program nuklir dan rudalnya dengan menerapkan sanksi ekonomi serta langkah-langkah diplomatik sambil membuka kesempatan untuk bernegosiasi.

Pemerintahan Trump mengundang seluruh senator ke Gedung Putih dan menjelaskan kebijakan baru terhadap Korut kemudian mengumumkan pernyataan bersama. Sementara itu pimpinan tim keamanan dan diplomasi menggelar pengarahan tentang kebijakan terhadap Korut kepada para anggota Majelis Rendah.

Dalam pernyataan bersama tersebut AS menilai usaha yang pernah dilakukan AS untuk menghentikan program senjata ilegal dan uji coba peluncuran nuklir dan rudal Korut telah gagal. Mereka juga mengindentifikasi pengembangan nuklir Korut sebagai ancaman serius bagi AS sekaligus memasukkannya sebagai fokus utama kebijakan diplomasi. Untuk itu AS akan memperkuat sanksi ekonomi sekaligus menjalankan upaya diplomatik dengan mitranya. Dalam pernyataan bersama itu tidak masukkan ungkapan kerasTrump selama ini seperti penggunaan kekuatan senjata, dan serangan lebih dahulu.

Kebijakan baru AS terhadap Korut dianalisis tidak berbeda dengan kebijakan dari pemerintahan Obama yang menunjukkan kesabaran secara strategis. Namun ini dikarenakan Korut tidak melakukan provokasi yang diperkirakan pada ulang tahun Kim Il-sung tanggal 15 April dan Cina menjalankan perannya untuk menekan Korut.

Walaupun AS mulai melembutkan sikap kerasnya bahkan menyebutkan kesempatan untuk berdialog, namun belum dapat dipastikan Washingtton telah membuang semua opsi keras seperti serangan dini.

AS akan menjalankan semua sanksi ekonomi dan diplomasi terhadap Korut ke depan, dan jika Cina tidak menjalankan peran yang sesuai, maka ada kemungkinan besar AS akan mengubah kebijakannya kembali.

Pengarahan di parlemen bertujuan untuk memperlihatkan persatuan

Berita Terbaru