Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa situasi hak asasi manusia di Korea Utara tetap sangat memprihatinkan. Hal tersebut tertuang dalam laporan hak asasi manusia negara pertama yang dirilis pada periode kedua pemerintahan Presiden Trump.

Dalam Laporan Tahunan Praktik Hak Asasi Manusia 2024 yang dirilis Selasa (12/08), Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa rezim Pyongyang mempertahankan kendali atas negara melalui kebrutalan dan pemaksaan, termasuk eksekusi, kekerasan fisik, dan hukuman kolektif.

Laporan itu juga menegaskan bahwa sepanjang tahun tidak ada perubahan signifikan dalam situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Bahkan rezim Pyongyang tidak mengambil langkah apapun untuk mengidentifikasi maupun menghukum pejabat yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Namun, panjang laporan tersebut hanya setengah dari laporan yang diterbitkan tahun sebelumnya. Salah satu yang memperpendek laporan karena tidak memuat kritik Washington terhadap sistem politik Pyongyang.

Terkait Korea Selatan, laporan tersebut menyoroti pembatasan kebebasan berekspresi sebagai salah satu isu utama hak asasi manusia. Laporan itu juga menyinggung konflik antara pemerintah, mahasiswa kedokteran, dan dokter magang terkait rencana penambahan kuota penerimaan mahasiswa fakultas kedokteran oleh pemerintah.

[Photo : YONHAP News]