Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menyampaikan bahwa Presiden Joe Biden pada hari Jumat (23/12) telah menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang mencakup biaya pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan tahun fiskal 2023.

Dalam NDAA tersebut, anggaran senilai 858 miliar dolar AS digelontorkan untuk anggaran belanja pertahanan dan kebijakan keamanan nasional utama, termasuk mempertahankan jumlah pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan yang saat ini sebanyak 28.500 personel.

NDAA tersebut juga menegaskan komitmen AS untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang bagi Korea Selatan melalui penggunaan segala kemampuan pertahanan sesuai dengan Perjanjian Pertahanan Bersama antara Korea Selatan dan AS. 

UU itu juga mewajibkan menteri pertahanan untuk menyerahkan laporan kepada Kongres mengenai rincian kemampuan nuklir Rusia, China, dan Korea Utara, serta strategi pencegahan ancaman tersebut dalam kurun waktu 270 hari setelah UU diberlakukan. 

Undang-undang tersebut juga menyerukan dukungan bagi Taiwan dengan memberikan pinjaman senilai sepuluh miliar dolar selama lima tahun ke depan mulai tahun depan untuk pembeliana senjata buatan AS. 

Dalam UU tersebut, guna menanggapi pemaksaan ekonomi dari China, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih membentuk satuan tugas dan menyerahkan laporan terkait kepada Kongres. 

Selain itu, terdapat pula seruan untuk mencabut kewajiban vaksinasi COVID-19 terhadap anggota pasukan AS.

[Photo : YONHAP News]