Korea Utara akan membahas rancangan undang-undang dan masalah-masalah organisasi dalam Majelis Rakyat Tinggi pada tanggal 26 September mendatang.

Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis (31/08) memberitakan bahwa sidang Majelis Rakyat Tinggi ke-9 akan digelar di Pyongyang pada 26 September.

KCNA menyampaikan, dalam sidang tersebut akan dibahas masalah organisasi dan beberapa rancangan undang-undang seperti Penjaminan Hak Penyandang Disabilitas, Irigasi, pejabat pemerintah, perbankan, dan lain sebagainya. 

Karena masalah organisasi dibahas dalam sidang tersebut, maka terdapat potensi kabinet akan direorganisasi, termasuk pemecatan Perdana Menteri Kim Tok-hun yang baru-baru ini ditegur oleh Kim Jong-un.

Media itu juga menambahkan bahwa Majelis Rakyat Tinggi diputuskan untuk diadakan pada rapat pleno Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi yang dipimpin olah Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korut Choe Ryong-hae pada hari Rabu (30/08).

Selain penetapan jadwal sidang Majelis Rakyat Tinggi, beberapa RUU juga dibahas dalam rapat pleno tersebut, seperti UU Penataan Tenaga Produksi, UU Organisasi Kejaksaan, UU Pendistribusian Produk, serta Pengesahan UU Pariwisata.

KCNA menerangkan bahwa UU Pariwisata diterapkan untuk mengaktifkan arus pariwisata domestik maupun internasional, menjamin kenyamanan wisatawan, dan secara aktif menjaga lingkungan ekologis.

Hal itu dianalisis bahwa Korea Utara sudah memulai mengatur sistem untuk menerima wisatawan asing, sejalan dengan pembukaan perbatasan negara yang ditutup sejak pandemi COVID-19.

[Photo : YONHAP News]