Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pemerintah akan memantau tren kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia dan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan.

Seorang pejabat kementerian membuat pernyataan pada hari Sabtu (14/10), dengan mengatakan bahwa kerja sama antara Rusia dan Korea Utara terkait dengan perdagangan senjata merupakan pelanggaran yang jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa pemerintah Seoul telah memantau tren terkait dengan berkoordinasi erat bersama Amerika Serikat (AS), dan juga memperhatikan pernyataan pemerintah AS pada hari sebelumnya.

Dalam konferensi pers hari Jumat (13/10), John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk komunikasi strategis, mengatakan bahwa Korea Utara telah mengirimkan lebih dari seribu kontainer peralatan militer dan amunisi ke Rusia bulan lalu untuk digunakan di Ukraina, dan menambahkan bahwa Rusia mungkin juga telah memberikan dukungan material kepada Korea Utara.

Jika perdagangan senjata itu benar, maka hal itu akan menjadi pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan 1874, yang melarang ekspor semua senjata dan bahan terkait dari Korea Utara dan melarang penggunaan kapal domestik untuk mendapatkan senjata dan bahan terkait dari Korea Utara.

[Photo : YONHAP News]