Majelis Umum PBB telah mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Korea Utara dan menyerukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. 

Dalam sidang Majelis Umum di markas besar PBB di New York, AS pada hari Selasa (19/12), resolusi itu disahkan melalui konsensus tanpa pemungutan suara, sehingga menjadi resolusi ke-19 sejak tahun 2005.

Dipimpin oleh Uni Eropa, resolusi tahun ini mencerminkan pemulangan paksa para pembelot Korea Utara baru-baru ini di Cina, dan menyerukan kepada para anggota PBB untuk mematuhi Konvensi PBB yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Konvensi itu melarang pengusiran atau ekstradisi dalam kasus-kasus di mana penyiksaan mungkin terjadi saat pemulangan.

Resolusi tersebut juga menetapkan bahwa Korea Utara mengumpulkan dana untuk pengembangan senjata nuklir melalui kerja paksa dan tindakan lain yang melanggar hak asasi manusia, serta menyinggung masalah tawanan perang dan penculikan.

Resolusi itu juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan pengajuan Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia.

[Photo : YONHAP News]