Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) kembali mengidentifikasi Korea Utara sebagai negara dengan risiko tinggi terkait pencucian uang, pendanaan aksi terorisme, dan penyebaran senjata.

Hal itu diumumkan oleh FATF dalam gelaran sidang umum di Paris, Prancis pada hari Jumat (23/02) waktu setempat. Selain Korea Utara, Iran dan Myanmar juga ditetapkan sebagai negara dengan risiko tinggi.

Demikian, Korea Utara diketahui telah berada dalam daftar hitam FATF selama 14 tahun berturut-turut.

Terlebih lagi FATF mendorong pemeriksaan lebih lanjut kepada Korea Utara dan Iran yang menjadi prioritas tertinggi bagi negara-negara anggota lembaga tersebut.

FATF prihatin bahwa Korea Utara tidak memperbaiki kegagalan sistem pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang menjadi ancaman serius dalam integritas sistem keuangan internasional. 

Lembaga tersebut juga menyampaikan kekhawatiran akan ancaman yang dipicu oleh aktivitas ilegal Pyongyang terkait pembiayaan untuk penyebaran senjata pemusnah massal.

Selanjutnya, FATF mendesak negara-negara anggota untuk memperhatikan hubungan bisnis dan transaksi dengan Korea Utara. Negara-negara anggota juga kembali diminta untuk menerapkan sanksi keuangan dan tanggapan yang efektif, sesuai dengan resolusi sanksi terhadap Korea Utara dari Dewan Keamanan PBB. 

Di tengah upaya melawan kejahatan keuangan global dan meminimalkan risiko yang ditimbulkan terhadap praktik ilegal tersebut, lembaga itu juga meminta untuk menutup seluruh kantor lembaga keuangan Korea Utara di masing-masing wilayah negara anggota, dan memutuskan hubungan dengan bank-bank rezim komunis itu.

[Photo : KBS News]