Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara pada hari Rabu (20/03) waktu setempat menyatakan dalam laporan tahunan panel pakar, bahwa Korea Utara mendapatkan suntikan dana melalui serangan siber dan peretasan untuk memenuhi 40% dana pengembangan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. 

Komite tersebut juga menambahkan bahwa ketegangan politik dan militer di wilayah Semenanjung Korea terus meningkat sejak bulan Juli tahun lalu hingga Januari tahun ini. 

Korea Utara diketahui menargetkan perusahan aset virtual yang tidak banyak dipengaruhi oleh regulasi ketika memberikan ancaman siber, untuk mendapatkan dana dengan menghindar dari sanksi DK PBB. 

Melalui serangan siber yang mencakup peretasan, serangan digital, dan lainnya, Korea Utara berhasil mendapatkan suntikan dana sebesar 50% dari seluruh pendapatan mata uang dolar, dan 40% dana pengembangan senjata pemusnah massal juga diambil melalui cara tersebut. 

Selanjutnya, panel tersebut tengah menginvestigasi 17 kasus peretasan aset virtual yang diduga dilakukan oleh Korea Utara, dan jumlah dana yang diretas mencapai 750 juta dolar AS.

Panel pakar dari Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara melaporkan hasil aktivitas sebanyak dua kali setelah memeriksa pelaksanaan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara oleh dunia internasional kepada PBB. 

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa laporan kali ini dinilai penting, untuk memahami pelaksanaan resolusi DK PBB oleh dunia internasional, cara Korea Utara menghindar dari sanksi, serta menjadi imbauan kepada negara anggota PBB agar dapat menerapkan sanksi penuh terhadap Korea Utara.

[Photo : YONHAP News]