Otoritas Korea Utara mengumpulkan para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di seluruh negeri ke Pyongyang untuk menerapkan disiplin sosial.

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis (02/05) melaporkan bahwa, Pertemuan Nasional Kapolsek ke-5 diadakan di Balai Budaya 25 April di Pyongyang, dari tanggal 30 April hingga tanggal 1 Mei.

Menurut media tersebut, dalam pertemuan itu dirangkum proyek 10 tahun terakhir sejak Pertemuan Nasional Kapolsek ke-4, dan membahas berbagai upaya untuk menginovasi tugas Polsek yang merupakan unit tempur langsung dari lembaga jaminan sosial serta basis dasar keamanan masyarakat.

Menteri Jaminan Sosial Korea Utara, Ri Thae-sop yang menyampaikan laporan mengatakan, jika ingin menjalankan misi dan tugas penting yang diberikan oleh partai dan revolusi, maka tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polsek yang merupakan pos terdepan dari jaminan sosial harus ditingkatkan dengan segala cara yang memungkinkan.

Ia kemudian menegaskan bahwa Polsek harus berjuang dalam melawan tindakan ilegal dan tanpa kompromi untuk mendukung secara hukum partai yang membangun rezim yang kuat.

Media tersebut juga menyatakan, bahwa terdapat kelemahan yang menyebabkan tupoksi Polsek saat saat ini tidak dapat memenuhi perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam, namun tidak menyebutkan rinciannya.

Sehubungan dengan informasi itu, perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan menganalisis bahwa Pertemuan Kapolsek itu merupakan yang kedua kalinya sejak Kim Jong-un menjabat sebagai pemimpin Korea Utara pada tahun 2012. Dimana hal itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal demi penguatan pengendalian sosial.

Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan bahwa banyak terjadi tindakan menyimpang atau ilegal di tengah masyarakat Korea Utara.

[Photo : YONHAP News]