Sehubungan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap warga Korea Selatan oleh instansi berwenang RRC baru-baru ini, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Seoul, Presiden Kim Dae-jung sangat menyesalkan karena tindakan itu tetap melanggar perjanjian Wina.
Dalam rapat anggota kabinet Korea Selatan, hari Senin, Presiden Kim Dae-jung menyatakan, tindakan pemerintah Beijing kali ini sama sekali tidak memperdulikan hak kedaulatan Korea Selatan.
Sementara itu, Pemerintah Korea Selatan memprotes keras pelaksanaan hukuman eksekusi warga Korea Selatan oleh istansi berwenang RRC baru-baru ini, tanpa pemberitahukan terlebih dahulu melalui saluran diplomatik kepada pemerintah Korea Selatan.
Menurut Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Korea, hari Senin, dalam pemanggilan konsul jendral RRC di Seoul, pihaknya mendesak keras penjelasan pemerintah Beijing tentang latar belakang hukuman mati tersebut atas tuduhan melanggar hukum penyelundupan obat terlarang.
Ditekankan pula, Korea Selatan meminta secara resmi data dan informasi tentang 18 orang tahanan warga Korea Selatan yang sedang diadili oleh RRC atas tuduhan melanggar hukum penyelundupan obat terlarang.