PBB menilai Korea Selatan sebagai negara pelopor yang memimpin perwujudan pemerintahan elektronik atau e-government, dengan melengkapi sistem pemrosesan administrasi melalui jaringan internet secara sempurna. Menurut hasil penelitian PBB dan lembaga akademis administrasi AS mengenai keadaan pelayanan administrasi melalui internet di 190 negara anggota PBB, 16 negara termasuk AS, Korea Selatan dan Australia berada di standar tertinggi yang mampu menggunakan bebas baik e-business termasuk transaksi maupun pembayaran melalui internet. Diantara negara-negara utama OECD, Jepang, Belgia dan Austria dinyatakan, belum mampu mencapai pelayanan administrasi melalui internet termasuk traksaksi elektronik.