Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengungkapkan uji coba rudal balistik jarak menengah yang dilakukan Korea Utara hampir melanggar deklarasi moratorium program senjata nuklir dan rudal antar-benua (ICBM). 

Presiden Moon memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Negara pada hari Minggu (30/01), menyusul unjuk kekuatan militer paling intens yang dilakukan Korea Utara sejak dimulainya proses perdamaian di Semenanjung Korea yang didorong oleh pemerintahan Moon sejak 2018. 
 
Presiden Moon mengatakan situasi ini hampir sama dengan situasi pada tahun 2017 saat ketegangan di Semenanjung Korea meningkat. Dikatakannya bahwa uji peluncuran rudal Korea Utara bertentangan dengan upaya masyarakat dunia untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea, sekaligus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
 
Presiden Moon tampak meningkatkan tanggapan atas aksi unjuk kekuatan bersenjata yang dilakukan Korea Utara secara beruntun sebanyak tujuh kali dalam bulan ini.
 
Secara terpisah, pemerintah Korea Selatan juga menggelar pertemuan Komite Tetap Dewan Keamanan Nasional, dan mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara.
 
Pemerintah Seoul sebelumnya hanya menggunakan kata “penyesalan” atau “keprihatinan” atas peluncuran rudal Korea Utara, namun kali ini pihaknya menggunakan kata "mengecam”.
 
Meski demikian, Korea Selatan tidak menyebut istilah “provokasi” karena pihaknya tetap berniat untuk kembali melanjutkan dialog bersama Korea Utara.
 
Adapun juru runding Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) untuk urusan nuklir Korea Utara telah mengadakan pembicaraan via telepon untuk membahas serangkaian peluncuran rudal Korea Utara di bulan ini. 

Pada kesemaptan itu, keduanya sepakat untuk melanjutkan upaya bersama agar dapat sesegera mungkin memulai kembali dialog, meski sembari menyatakan kecaman atas uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara.