Korea Utara mengatakan bahwa semua tindakan militer yang sempat dihentikan sesuai dengan perjanjian militer antar-Korea tahun 2018 akan kembali diberlakukan setelah militer Korea Selatan menangguhkan sebagian dari perjanjian tersebut, sebagai bentuk tanggapan atas peluncuran satelit mata-mata yang dilakukan Korea Utara pada hari Selasa (21/11).

Pyongyang tampak berulang kali melanggar perjanjian militer antar-Korea sebagaimana rezim itu terus melanjutkan tindakan provokatif seperti menembakkan rudal balistik ke wilayah udara Korea Selatan pada hari Rabu (22/11). 

Korea Utara mengumumkan keputusan tersebut pada hari Kamis (23/11) dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA), yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan lagi terkekang oleh kesepakatan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan lintas batas dua Korea.

Selanjutnya Korea Utara mengklaim peluncuran satelit pengintai militernya merupakan hak membela diri. 

Dilaporkan pula, bahwa Korea Utara menarik kebijakan militer yang ditujukan untuk mencegah ketegangan seiring dengan perjanjian militer, serta akan menempatkan kekuatan yang lebih kokoh dan peralatan militer terbaru yang canggih di wilayah perbatasan antar-Korea. 

Pyongyang juga memperingatkan Korea Selatan harus bertanggung jawab jika terjadi bentrokan antara kedua Korea kedepannya, dengan menyinggung bahwa rezim komunis itu tidak bisa mengakui kesepakatan apa pun yang dicapai dengan Korea Selatan. 

Sebelumnya Korea Utara diketahui telah meluncurkan rudal balistik ke arah Laut Timur pada hari Rabu malam. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengatakan pada hari Kamis bahwa Korea Utara menembakkan rudal tersebut dari sekitar daerah Sunan di Pyongyang pada pukul 23:05, dan peluncurannya diduga mengalami kegagalan. 

JCS menyatakan bahwa otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sedang melakukan analisis terhadap peluncuran tersebut.

Pemerintah Seoul sebelumnya mengumumkan untuk menangguhkan keefektifan klausul yang menetapkan zona larangan terbang di sekitar Garis Demarkasi Militer yang memisahkan kedua Korea mulai hari Rabu pukul 15.00. Demikian militer Korea Selatan mulai melanjutkan kembali kegiatan pengintaian dan pengawasan di kawasan tersebut. 

Kementerian Pertahanan di Seoul mengungkapkan bahwa, hal itu merupakan tindakan yang sangat diperlukan dan merupakan respons defensif minimum untuk melindungi negara dan keselamatan masyarakat Korea Selatan dari ancaman nuklir dan rudal, serta berbagai provokasi yang dilakukan Korea Utara.

[Photo : YONHAP News]